Sopir Angkot: Menhub Gagal Atur Izin Angkutan Online

METROSEMARANG.COM – Ratusan sopir angkutan kota (angkot) dari berbagai daerah menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang, pada Senin (4/12). Mereka nekat memblokir satu lajur Jalan Pahlawan hingga pukul 13.00 WIB siang ini.

Aksi sopir angkot menolak angkutan berbasis aplikasi. Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto

Para sopir angkot yang tergabung dalam Forum Komunikasi Angkutan Umum Jateng itu mendatangi kantor Gubernur sejak pagi hari.

Dengan mengerahkan massa dalam jumlah besar, Ketua Umum Forum Komunikasi Angkutan Umum Jateng, Sumitro menyatakan ingin menagih janji Gubernur Ganjar Pranowo untuk menghentikan operasional angkutan online yang kian marak beredar di sejumlah wilayah.

“Janji-janji dari Pak Gubernur untuk membersihkan angkutan online ternyata bohong semua. Nyatanya tidak ada tindakan sama sekali untuk menghentikan operasional angkutan online, yang ada malahan mereka beroperasi secara ilegal,” ungkap Sumitro kepada metrosemarang.com.

Ia mengatakan operasional angkutan online selama ini telah melanggar aturan. Pasalnya, banyak bupati dan wali kota yang menolak mengeluarkan izin operasional.

“Sudah ada banyak daerah yang menolak mereka. Mulai Semarang, Temanggung, Solo dan Banyumas kompak tidak setuju dengan keberadaan angkutan online. Semuanya menolak, tetapi kenapa gubernurnya abai terhadap hal ini,” jelasnya.

Angkutan online, katanya juga banyak menyerobot penumpang angkot. Ia menuding Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah bertindak konyol dengan membiarkan angkutan online beroperasi secara liar di semua daerah.

“Menhub jadi biang atas masalah semua ini. Dia tidak bisa mengatur izin angkutan dan selama ini sering membuat ricuh,” tegasnya.

Untuk saat ini, banyak angkot yang bangkrut di tiap daerah lantaran tak bisa memenuhi target setorannya. “Pendapatan kita turun lebih dari 50 persen. Jika dulu kita bisa nyetor Rp 90 ribu sekarang mentok cuma Rp 40 ribu,” sergahnya.

Efek terburuk lainnya membuat banyak pengusaha angkot yang gagal melakukan peremajaan. Pihaknya mengaku kesulitan melakukan peremajaan ditengah kondisi penumpang yang sepi ditambah beban pajak kendaraan yang sangat tinggi.

“Tidak mungkin kita lakukan peremajaan jika pajaknya naik sampai 60 persen. Tidak ada setoran lalu gimana lagi,” katanya. (far)

You might also like

Comments are closed.