Sopir Angkot Protes Peluncuran BRT Koridor V dan VI

METROSEMARANG.COM – Paguyuban sopir angkutan umum Kota Semarang keberatan dengan rencana peluncuran Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang koridor V dan VI. Pasalnya dikhawatirkan akan mengurangi pendapatan dan bahkan mematikan usahanya.

Para pengemudi angkutan umum yang memprotes rencana peluncuran BRT Trans Semarang koridor V dan VI saat mendatangi DPRD Kota Semarang di Ruang Serba Guna 2, Rabu (1/3). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Puluhan perwakilan sopir angkutan umum tersebut mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang di Ruang Serba Guna 2, Rabu (1/3). Dan ditemui Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono yang menampung keberatan mereka.

Koordinator sopir angkutan umum Kota Semarang Widodo menyampaikan, para awak angkutan umum yang datang menyampaikan keberatan berasal dari 4 trayek. Yaitu jalur atau trayek Kedungmundu, Banyumanik, Tegalwareng, dan Unnes. Keseluruhan jumlah pengemudinya ada sekitar ribuan orang.

”Kami keberatan adanya BRT karena akan mengurangi kondisi penghasilan kami. Kami bekerja tidak akan mendapatkan hasil, ibarat masuk rumah sakit langsung ICU,” katanya.

Ia mencontohkan di rute Banyumanik-Johar yang menjadi area kerjanya sebagai sopir angkutan umum. Karena di rute tersebut dilewati BRT koridor II Terboyo-Sisemut penghasilnya turun drastis. Dari sebelumnya bisa membawa pulang Rp 60-70 ribu sekarang hanya Rp 10-30 ribu. ”Kadang malah hanya dapat satu tangkap, cuman dapat Rp 13 ribu,” katanya.

Pihaknya memohon agar Pemerintah Kota Semarang mempertimbangkan kembali rencana peluncuran koridor V dan VI tersebut. Diharapkan meninjau kembali supaya keberadaan para awak angkutan umum tetap terjamin bisa mendapatkan penghasilan yang stabil.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono mengatakan, BRT memang merupakan program nasional yang didorong dewan supaya Pemerintah Kota Semarang merealisasikannya. Tapi tentunya pemerintah harus memperhatikan kondisi transportasi publik yang sudah ada di rute yang akan dilewati sebelum meluncurkan BRT.

”Mesti harus ada solusi apakah angkutan umum itu akan dijadikan konsorsium (yang mengelola BRT) atau dijadikan angkutan feeder atau pengumpan, atau bentuk lainnya. Prinsipnya transportasi publik BRT harus memastikan kesejahteraan para pengemudi angkutan umum,” katanya.

Jika peluncuran BRT menurunkan bahkan mematikan kesejahteraan pengemudi angkutan umum, maka berarti filosofi pengadaan transportasi BRT tidak tercapai. Yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Semarang. Keberadaan BRT tersebut justeru akan menimbulkan persoalan baru yaitu ekonomi dan kemiskinan yang juga jadi fokus pemerintah.

Sebelum peluncuran BRT, pemerintah harus mengkaji secara menyeluruh seperti rute, jumlah armada, dan lainnya. Terutama juga dampaknya terhadap angkutan umum yang sudah ada di rute yang akan diluncurkan BRT. ”Harus dilakukan kajian, sebab dalam kasus ini para awak angkutan juga mengeluhkan sosialisasi baru dilakukan sekali,” kata Agung BM.

Sebelumnya Pemkot Semarang akan meluncurkan BRT Trans Semarang koridor V dan VI pada awal tahun 2017 ini. Saat ini rencana tersebut sudah dalam proses lelang. (duh)

You might also like

Comments are closed.