Sosialisasi di Bioskop, BPS: Publikasi Tak Hanya Lewat Media Cetak

SEMARANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah memiliki cara yang tidak biasa atau anti mainstream dalam menyosialisasikan program kerjanya. Seperti yang dilakukan dalam sosialisasi Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018, BPS menyewa satu studio bioskop sebagai ajang koordinasi dengan stakeholder di Paragon XXI Semarang, Kamis (3/5).

bioskop BPS
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menyosialisasikan Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018 di gedung bioskop Paragon XXI Semarang. (Foto: metrojateng.com/Anggun Puspita)

Koordinasi Sutas 2018 dihadiri seluruh stakholder BPS Jateng tidak hanya dari unsur organisasi pemerintah daerah (OPD) seluruh kabupaten dan kota se-Jateng, tetapi juga ada unsur perguruan tinggi.

Setiap tamu yang datang duduk di kursi bioskop bak menikmati film pilihan. Namun, yang ditayangkan bukan film box office, tapi film berisi materi terkait Sutas 2018, Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan di 90 kota (82 kota IHK lama dan 8 kota baru), PMTB, dan pendataan potensi desa (Podes).

Kepala BPS Provinsi Jateng, Margo Yuwono mengatakan, alasan pihaknya menempuh cara unik ini dalam sosialisasi Sutas 2018 karena sekarang sudah memasuki era digital. “Sekarang ini untuk menyebarluaskan informasi tidak hanya via media cetak, tetapi juga digital,” ungkapnya.

Diketahui, pembaruan data perubahan usaha pertanian dilakukan 10 tahun sekali melalui sensus dan terakhir kali dilakukan pada tahun 2013, sehingga akan dilakukan kembali pada tahun 2023.

“Melihat perubahan perilaku masyarakat, maka sesuatu yang beda dan menarik perlu dilakukan dalam sosialisasi ini. Sehingga, kami ajak untuk menonton survei sensus terkait data pertanian dan BPS di bioskop,” katanya.

Selain sosialisasi Sutas, BPS menyampaikan tentang pendataan potensi desa (Pondes) yang akan dimulai 2 sampai 31 Mei 2018, survey biaya hidup (SBH), dan mengkaji ulang pola konsumsi melalui layar lebar tersebut.

Margo berharap, seluruh stakeholder baik itu pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi dapat memberikan dukungan secara maksimal, sehingga dapat menghasilkan data berkualitas.

“BPS dalam mengumpulkan data dibatasi konsep dan metodologi. Maka kami ada media pelatihan ke petugas, agar konsep besar dan teknis BPS bisa diterima oleh responden. Bagaimana mengajak pelaku usaha mau disurvei dan memberikan data sesuai kondisi yang ada,” tandas Margo. (ang)

Comments are closed.