Sosialisasi Pembangunan Polisi Tidur Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan


BATANG, METROSEMARANG.COMHidup di tengah kota urban barangkali menjadi salah satu tantangan sendiri dalam melaksanakan nilai pengabdian sebagaian tujuan awal pelaksanaan KKN ini. Namun dalam prakteknya, masyarakat akan selalu butuh bantuan. Di manapun mereka tinggal, dalam kondisi bagaimanapun yang tengah mereka hadapi.

Desa Kauman yang terletak di Kecamatan Batang, di tengah Kabupaten Batang, telah relatif memiliki peradaban yang maju dan progresif. Dengan kondisi wilayah yang sempit antar rumah penduduk.

Kauman merupakan tempat di mana kompleks pemerintahan kabupaten terletak. Kauman terdiri dari banyak gang, sehingga penduduk biasanya tinggal di gang-gang yang saling terhubung satu sama lain. 

Dengan kondisi wilayah yang semacam ini, eksistensi polisi tidur merupakan hal mutlak yang harus dibangun di berbagai daerah vital di Kauman. Terutama di gang-gang yang mana menjadi tempat anak-anak untuk bermain, harus disertai polisi tidur agar pengendara kendaraan bermotor mengatur kecepatan. Pembangunan polisi tidur tentu saja semuanya memiliki tujuan baik, namun apakah secara de facto telah sepenuhnya berjalan demikian? 

Berbekal dari permasalahan ini, mahasiswi UNDIP yang tergabung dalam Tim II KKN melakukan sosialisasi mengenai standar pembangunan polisi tidur yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sosialisasi ini bertujuan antara lain memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai bagaimana ukuran polisi tidur yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk semata-mata melindungi mereka.

“Saya tertarik ikut sosialisasinya karena kegiatannya yang menarik dan variatif. Selain itu dibawakan dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, masih jarang kegiatan seminar yang membahas mengenai polisi tidur. Menurut saya, sosialisasi ini cukup informatif.” Begitu kata Tama Putri, salah satu peserta sosialisasi.

“Apabila polisi tidur dibangun terlalu tinggi dan berakibat menimbulkan kecelakaan serta kerugian materi di mata hukum bagi pengendara, masyarakat bisa menjadi turut tergugat secara perdata. Hal ini mengharuskan masyarakat untuk mengganti kerugian tersebut,” ujar Ayu Putri Sekarfajarwati, mahasiswi Fakultas Hukum. 

Sosialisasi ini dilaksanakan dengan dua tahap yakni melalui ruang pertemuan dalam jaringan (Google Meeting) pada Jumat, 23 Juli 2021 lalu sehingga tetap mematuhi semua protokol kesehatan.

“Saya bahkan baru tahu kalau bikin polisi tidur itu ada aturannya. Jadi setelah sosialisasi ini, kalau ada kerja bakti buat polisi tidur bisa disesuaikan dengan undang-undangnya,” begitu Luhung (21) mengemukakan pendapatnya soal sosialisasi ini ketika diwawancarai. 

Dengan dilaksanakannya program ini, diharapkan masyarakat lebih meningkatkan kesadaran hukum. Terutama mempertimbangkan aspek-aspek yang telah ditulis di peraturan perundang-undangan terkait pembangunan polisi tidur, yakni terkait ukuran, bentuk, serta ketinggian polisi tidur.

Dengan munculnya pemahaman akan eksistensi peraturan ini, tujuan keamanan—di mana merupakan hal utama dibangunnya polisi tidur—bisa dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan kerugian bagi siapa-siapa.(ayu/ris)

You might also like

Comments are closed.