SPLM Jateng Tolak Upah Pekerja Media di Bawah UMK

METROSEMARANG.COM – Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah menolak keras pemberian upah pekerja media yang masih di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2017, saat aksi ‘May Day’ di Kota Semarang, Senin (1/5).

Ilustrasi

Hal klasik yang selalu muncul di tengah jumlah media yang terus tumbuh, adalah persoalan kesejahteraan pekerja media dan minimnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain gaji rendah, banyak jurnalis juga dituntut bekerja tak mengenal waktu (24 jam), melebihi hak upah yang mereka terima.

Bahkan beberapa pekerja media juga ada yang mendapatkan upah terlambat hingga berbulan-bulan dari kesepakatan. ‘’Parahnya lagi, sebagian besar kontributor dan koresponden di Indonesia digaji berdasarkan jumlah berita yang tayang atau terbit,’’ kata Ketua SPLM Jateng, Abdul Mughis, dalam rilis yang dikirim ke metrosemarang.com, Senin (1/5).

Keterlambatan gaji yang diatur dalam UU pun, lanjut dia, kian diabaikan oleh perusahaan media, sehingga menyebabkan praktik kerja jurnalis menjadi keluar jalur. Bahkan tak sedikit jurnalis harus ‘nyamben’ untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang terus berputar.

Menurutnya, mereka dituntut untuk loyal dengan perusahaan, tidak boleh bekerja rangkap di media lain tetapi gajinya hanya berdasarkan jumlah berita yang dimuat. Belum lagi tren digitalisasi ini membuat media cetak mulai meredup.

‘’Mereka harus bersaing melewati era digital atau tersingkir. Era konvergensi media membuat jurnalis memiliki banyak keahlian dan keterampilan, namun tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang diterima,’’ katanya.

Perkembangan itulah yang dianggap memberi kontribusi dari tutupnya sejumlah media cetak. Tanpa memberikan pesangon kepada ratusan pegawainya. Atas kajian tersebut, SPLM mengusulkan kepada pemerintah menjembatani persoalan umum antara pekerja jurnalis dengan perusahaan yang banyak melanggar kesepakatan kontrak, dan tidak mematuhi standar pengupahan.

‘’Nyatanya, masih ada praktik pekerja yang dibayar dengan upah rendah, dan tidak mendapatkan kesempatan meningkatkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki,’’ tegasnya.

‘’Kini saatnya pekerja media berserikat, tanpa perlu menunggu datangnya masalah dari perusahaan. Berserikat dan berkumpul adalah hak yang diatur dalam UU. Merampas hak untuk berserikat sama halya melanggar hukum dan mengkebiri hak pekerja,’’ tambahnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.