Tak Hanya KPU, Kubu Marmo Juga akan Laporkan Pengurus PDIP ke Bareskrim

Kubu Soemarmo saat melaporkan dugaan kecurangan di Panwaslu Kota Semarang, Kamis (10/12). Mereka juga berencana melaporkan KPU dan pengurus PDI Perjuangan ke Bareskrim Mabes Polri. Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto
Kubu Soemarmo saat melaporkan dugaan kecurangan di Panwaslu Kota Semarang, Kamis (10/12). Mereka juga berencana melaporkan KPU dan pengurus PDI Perjuangan ke Bareskrim Mabes Polri. Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto

 

METROSEMARANG.COM – Kubu pasangan calon Wali Kota Semarang nomor urut 1 Soemarmo HS-Zuber Safawi tetap ngotot melaporkan kecurangan yang terjadi di Pilwakot 9 Desember 2015 kemarin kepada Bareskrim Mabes Polri. Tak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja, kubu Soemarmo juga akan melaporkan sejumlah pengurus PDI Perjuangan kepada aparat kepolisian.

“Semua pihak yang terlibat kecurangan di TPS 10 Kelurahan Bandarharjo Semarang Utara akan kami laporkan ke Bareskrim. Selain KPU, pengurus PDI Perjuangan di tingkat ranting maupun anak cabang juga kami laporkan ke Bareskrim,” ujar Rangkey Margana, kuasa hukum calon nomor urut 1, saat dikonfirmasi metrosemarang.com, Selasa (15/12).

Ia mengungkapkan hal itu tak lepas dari aksi kecurangan yang dilakukan pihak-pihak terkait saat pemungutan suara di TPS 10 Bandarharjo. Ia menganggap KPU telah bersekongkol dengan pengurus PDI Perjuangan di Kelurahan Bandarharjo untuk mengganti surat suara yang rusak dengan kertas yang telah dicoblosi gambar calon nomor urut 2. “Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.

Lebih jauh, Rangkey berujar bila kecurangan itu menjadi bukti  sistem pelaksanaan Pilkada serentak di Semarang tidak netral. “Pilwakot kemarin benar-benar bobrok pelaksanaannya,” sambungnya.

Pelaporan KPU dan pengurus PDI-Perjuangan ke Bareskrim, kata dia, akan dilakukan Rabu (16/12) besok atau lusa. Ia kini tengah menyusun bukti pelaporan mulai pengakuan saksi-saksi, barang bukti pesan singkat di handphone dan lain sebagainya. “Sedang kami siapkan untuk dibawa ke Bareskrim besok atau paling lambat lusa,” tegasnya.

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Henry Wahyono memenuhi panggilan KPU pusat di Jakarta untuk menjelaskan tidak adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 10 Kelurahan Bandarharjo.

“Saya datang untuk menjelaskan terkait ada dugaan penggelembungan suara di TPS 10. Setelah kami periksa pada Jumat (11/12) malam, kami memutuskan menolak rekomendasi Panwaslu untuk tidak melakukan PSU di TPS 10,” ujarnya ketika dihubungi, Senin (14/12).

Henry mengatakan proses tahapan perekapan suara di tingkat kecamatan di seluruh Kota Semarang telah selesai sesuai terget waktu. Sebanyak 16 kotak berisi surat suara dari 16 kecamatan telah masuk dalam proses perekapan di tingkat KPU Kota Semarang. Untuk selanjutnya, penetapan hasil di tingkat KPU direncanakan tetap 16 Desember 2015.

Henry menganggap wajar adanya dua perbedaan pandangan antara KPU Kota Semarang dengan Panwaslu Kota Semarang. Menurutnya ini hanya merupakan dinamika politik.

Terpisah, Ketua Panwaslu Kota Semarang, Muhammad Amin masih akan melakukan kajian dan rapat pleno untuk menentukan langkah selanjutnya. “Belum ada keputusan. Kami masih melakukan kajian,” ujarnya. (far/ade)

You might also like

Comments are closed.