Tarif Parkir Berjenjang Harus Ada Persetujuan Wali Kota

METROSEMARANG.COM – Pemerintah Kota Semarang menegaskan tarif khusus atau berjenjang yang diterapkan banyak pusat perbelanjaan tidak punya dasar hukum. Meskipun besaran tarif parkir berdasarkan aturan yang ada yang menentukan adalah pengelola tempat parkir sendiri.

Ilustrasi
Foto: metrosemarang.com/dok

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Yudi Mardiana menjelaskan, pengendalian tarif parkir diatur dalam Perda Nomer 2 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan parkir swasta, tempat khusus parkir, dan retribusi tempat khusus parkir. Besaran tarif parkir off street seperti di dalam gedung termasuk diatur di dalamnya.

”Berdasarkan peraturan daerah itu besaran tarif parkir yang menentukan mereka (pengelola tempat parkir) sendiri,” katanya, Rabu (19/4).

Namun, kebebasan menentukan tarif parkir tersebut, mengacu pada Perda itu juga harus atas persetujuan Wali Kota Semarang. Hal ini yang tidak dimiliki oleh semua pengelola tempat parkir yang menerapkan tarif parkir berjenjang di Kota Semarang.

”Besaran tarif parkir yang menentukan mereka sendiri, tapi harus dilengkapi SK (Surat Keputusan) Wali Kota. Nah SK Wali Kota ini yang belum ada. Makanya kami akan duduk bersama dengan Dishub dipimpin Sekda untuk membahas masalah ini,” katanya.

Berdasarkan Perda, kebebasan menentukan tarif parkir juga harus mengacu batas bawah dan batas atas. Karena itu dalam SK wali kota nantinya juga akan ditentukan berapa batas atas dan batas bawah tersebut. ”Jadi Perda ini memang sudah lama tahun 2004, tapi belum ada SKnya,” ujarnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.