Terjerat Bokongsemar, Eks Wali Kota Tegal Dibui 5 Tahun

Ilustrasi
Ilustrasi

SEMARANG – Mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya akhirnya divonis lima tahun penjara lantaran terbukti melakukan tindak pidana korupsi tukar guling tanah (Ruislag) milik aset daerah untuk proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bokongsemar senilai Rp 35,1 miliar tahun 2012.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Torowa Daeli mengungkapkan, bekas penguasa Kota Tegal tersebut terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan menyalahgunakan jabatan saat menjadi Wali Kota Tegal.

“Terbukti secara sah bersalah atas Tipikor dalam penyalahgunakan wewenang serta jabatan sebagai Wali Kota Tegal,” ungkap dia.

Dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (11/8), Ikmal Jaya dijatuhi Pasal 3 Ayat jo Pasal 18 UU No.31/1999 sebagaimana telah diubah jo Pasal 15 Ayat 1 ke-(1) KUHAP UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terdakwa, kata dia, dikenakan denda Rp 300 juta dan atau subsider 3 bulan penjara serta wajib mengganti uang penggati Rp 350 juta. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka diganti kurungan satu penjara.

Dalam kasus itu, hakim menyebutkan adanya temuan penyelewengan harga ruislag di dua lokasi yakni tanah di Kelurahan Keturen kecamatan Tegal Selatan seluar 20.435 meter persegi dengan harga taksiran Rp 160 ribu per-meter persegi. Seharusnya, harga standar pasar tanah Rp 300 ribu per meter persegi.

Selain itu, tanah seluas 10.987 di Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Selatan dihargai Rp 350 ribu. Padahal harga standar pasar tanah Rp 1,5 juta.

Lebih jauh, ia memaparkan, kedua lokasi tanah itu ditukarkan milik CV Tri Daya Pratama yang berada di tanah Kalingangsa kecamatan Margadana seluas 105.071 meter persegi. Padahal, harga standar pasar tanah senilai Rp 29 ribu. Akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian senilai Rp 23,4 miliar sesuai laporan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).

Usai putusan vonis Tipikor, terdakwa memilih mempertimbangkan putusan majelis hakim dua tahun yang lebih rendah dari tuntutan selama tujuh tahun penjara dari penuntun umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya pikir-pikir dulu atas putusan ini. Saya mau bicarakan dulu dengan penasehat hukum,” ujar Ikmal Jaya.

Jaksa Penuntut Umum dari KPK, Kresno Anto Wibowo juga sedang mempetimbangkan vonis majelis hakim. Dengan begitu, akibat perbuatann terdakwa, majelis hakim belum menjatuhkan kekuatan hukum tetap. (far)

You might also like

Comments are closed.