Terjerat Suap, Bupati Klaten Nonaktif Merasa jadi Tumbal

METROSEMARANG.COM – Bupati Klaten non aktif, Sri Hartini menyesalkan perbuatannya yang telah menerima uang suap dan gratifikasi dari para pejabat yang terkena pergeseran posisi akibat adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). Hal tersebut diungkapkannya di sela sidang tuntutan atas kasusnya di Tipikor Jalan Suratmo Semarang, Senin (28/8).

Bupati Klaten non aktif Sri Hartini (kerudung merah) saat menunggu giliran sidang. Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto

“Saya memang terlena dan kurang waspada selama jadi bupati. Makanya, saya pasrah ketika menjalani sidang tuntutan atas kasus yang menimpa saya saat ini,” kata Sri sembari menghela napas dalam-dalam.

Ia mengungkapkan bahwa perubahan SOTK dilakukan menyeluruh sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tak hanya di Klaten, Sri juga mengatakan sistem perubahan jabatan dilakukan menyeluruh di semua daerah Indonesia.

Menurutnya semua daerah termasuk Klaten melaksanakan peraturan tersebut secara serentak. Ketika SOTK dilaksanakan, banyak pejabat Pemkab Klaten kompak menyetorkan uang tanda terima kasih kepada dirinya.

Namun, ia mengklaim uang gratifikasi tidak langsung diterimanya. Tetapi melewati persetujuan dari ajudan maupun security baru diteruskan ke ruang kerjanya.

Nominal uang yang disepakati pun beragam. Mulai puluhan hingga ratusan juta. “Jadi lewat persetujuan ajudan dan security yang lama bekerja dengan saya,” kilahnya.

Puncak kekecewaannya terjadi saat PDIP sebagai parpol pengusungnya seolah abai terhadap nasibnya. Saat kasusnya mencuat, dirinya merasa menjadi tumbal partai.

Kondisinya sangat kontras saat dirinya masih menduduki posisi sebagai Ketua DPC PDIP Klaten. Ia mengklaim menemani Puan Maharani hingga meraih jabatan sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

“Saya dulu sering sama Mbak Puan, sampai jadi DPR dan menteri. Namun saat saya kena kasus, tidak ada satupun kader yang menjenguk di tahanan. Hanya seorang pejabat Klaten yang datang untuk meminta tandatangan saya sebagai syarat pencairan gaji bulanan,” ujarnya.

Lebih jauh lagi, menjelang proses sidang tuntutan, ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Termasuk salat lima waktu, berolahraga dan yang paling menonjol ialah mengenakan kerudung merah serta kemeja putih.

“Berdasarkan aturan yang diterapkan oleh Lapas Bulu, saya selalu diminta memakai kerudung merah saat sidang,” ujar Sri. (far)

You might also like

Comments are closed.