Terungkap, Nama-nama Fiktif dalam Proyek Kolam Retensi

Lanjutan sidang korupsi kolam retensi di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (3/11). Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto
Lanjutan sidang korupsi kolam retensi di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (3/11). Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto

 

METROSEMARANG.COM – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kolam retensi di Tipikor Semarang, Selasa (3/11), berhasil mengungkap nama-nama fiktif dalam pembangunan proyek tersebut.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Hakim Andi Astara itu menghadirkan tiga saksi yaitu dua karyawan PT Cipta Rencana, Agus Respati Manis dan Safitri Nur Farida dan seorang PNS Dinas PSDA-ESDM Kota Semarang, Sutrisno.

Agus Repasti Manis yang dimintai keterangan primer mengungkapkan, terdapat nama-nama fiktif yang dimasukan dalam proyek tersebut. Ia sendiri saat kejadian menjadi konsultan perencana proyek dalam rentang waktu 2012 silam. “Saya sempat menyurvei ke lokasi proyek,” kata Agus.

Ia mengakui bahwa dalam perencanaan anggaran proyek terdapat biaya perencanaan sekitar Rp 30 miliar. Itu merupakan ongkos pengerjaan proyek dari awal hingga akhir tahun. “Dan sudah berdasarkan hasil analisa,” paparnya.

Meski begitu, ia tak tahu menahu ihwal kinerja konsultan pengawas karena ia hanya bertugas sebagai konsultan perencana. “Saya juga tak tahu kontrak kerja adendum 1 dan 2 yang direview,” akunya.

“Kami tidak melampirkan keahlian kami sesuai dengan kontrak. Memang nama-nama yang ada dalam kontrak untuk mengerjakan Fuji Rifai, F Sudarto, dan Frans Eka, tapi mereka tidak berperan. Tugas saya hanya menyelesaikan desain dan memberikan langsung desain ke Dinas PSDA ESDM,” imbuhnya.

Soal desain proyek, ia juga tidak mengetahui secara pasti lantaran tidak ikut mengerjakannya. “Dalam gambar kami ada rumah pompa dan pompa. Masalah berkas adendum kami gak pernah melihat,” bebernya.

Soal nama fiktif tersebut juga dibenarkan oleh Safitri Nur Farida saksi lainnya. Ia hanya menjelaskan, pada pelaksanaan proyek selama 1 bulan atau 30 hari telah sesuai kontrak. Tapi, diakuinya bila pengerjaannya memang tidak dikerjakan sesuai nama-nama.

“Itu juga sudah diketahui Dinas PSDA ESDM mengenai nama-nama dalam kontrak yang ada adalah Fuji Rifai, F Sudarto, dan Frans Eka,” tutur Safitri.

Di tempat yang sama, saksi terakhir proyek retensi, Sutrisno menambahkan yang sering ke lapangan untuk mengecek proyek retensi ialah Edi Tri selaku project manager PT HIT. Sedangkan adanya adendum 1, lanjut Sutrisno, di dalamnya harga tetap tapi volume barangnya cenderung berkurang.

“Saya sudah menegur soal proyek yang molor. Sebab saat permintaan pembayaran terjadi 24 Desember 2014, sementara adendumnya 29 Desember 2015 dan tanda tangan adendum 2 Januari 2015,” ucap Sutrisno.

Seperti diberitakan, kasus kolam retensi mencuat gara-gara ada sejumlah kekurangan volume pekerjaan. Di antaranya, kekurangan pekerjaan pengerukan kolam, kedalaman galian dan volume timbunan. Tak hanya itu saja, kekurangan volume juga terjadi pada proyek rumah jaga, rumah pompa, sheetpile, pile cap dan pemasangan instalasi pompa sehingga terjadi selisih pembayaran Rp 4.732.870.000. (far)

You might also like

Comments are closed.