Tes Psikologi Dianggap Persulit Pemohon SIM

Ilustrasi
Ilustrasi

SEMARANG – Rencana penambahan persyaratan tes psikolog bagi pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jawa Tengah, dianggap bisa menjadi pintu masuk praktik pungli. Namun, di sisi lain, langkah tersebut dinilai cukup positif untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas.

Fery Eko (25) warga Pengilon, Ngaliyan,Semarang menuturkan, penambahan aturan tersebut bertujuan baik. Namun ia mengaku khawatir bahwa pelaksanannya nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan.

“Dikhawatirkan, adanya pemberlakuan tes psikologi itu justru akan rawan membuka peluang praktik percaloan. Praktinya pasti juga lebih berbelit,” ucapnya.

Sebagai contoh, lanjut dia, waktu itu ada syarat membuat SIM A, yakni sertifikat dari lembaga kursus menyetir. Itu saja bisa dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh oknum jadi lahan bisnis. Asal bayar, sertifikat bisa keluar tanpa ikut proses kursus.

Hal senada juga di Ungkapkan Tony Nugroho (22), warga Mijen Semarang. Ia mengatakan, penerapan tes psikologi berdampak pada semakin rumitnya proses pembuatan SIM.

“Jumlah pertumbuhan kendaraan semakin banyak. Tapi sebagai masyarakat yang taat hukum, taat berlalu lintas, apapun aturan yang ditetapkan ya harus dijalankan. Itu demi kebaikan,” katanya.

Sementara, Psikolog dan Pengamat Kepolisian, Dr Tugimin Supriyadi mengatakan, pemberlakuan tes psikologi bagi pemohon SIM tersebut patut mendapat apresiasi. “Ini gebrakan Polda Jateng. Artinya, Polri benar-benar mau mengubah sistem pembuatan SIM. Tujuannya jelas, dalam rangka menurunkan angka kecelakaan,” kata dia.

Selain itu, pemeriksaan psikologis sebenarnya merupakan persyaratan memperoleh SIM sesuai aturan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009. “UU tersebut telah berjalan selama 5 tahun. Namun baru dilaksanakan sekarang,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Pol A Liliek Darmanto sudah memberi perintah kepada seluruh jajaran untuk melakukan sosialisasi terhadap pemberlakuan tes psikologi bagi pemohon SIM, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 mendatang.

“Aturan ini diberlakukan berdasar hasil analisis dan evaluasi (anev) yang sudah dilakukan. Data yang ada, faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas didominasi human error,” tandasnya.

Menurut data Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah sepanjang enam bulan pertama 2014, jumlah kecelakaan di seluruh wilayah Jateng mencapai 7.892 kejadian. Sebanyak 7.209 kasus dipicu faktor kesalahan pengendara (human error), faktor jalan sebanyak 502 kejadian, faktor kendaraan sebanyak 134 kasus dan sebanyak 47 karena faktor alam. (yas)

You might also like

Comments are closed.