Transportasi Bisa Jadi Indikator Kemajuan Kota

[author title=”Djoko Setijowarno ” image=”http://metrosemarang.com/wp-content/uploads/2015/05/joko-setijowarno.jpg”]Pakar Transportasi dan Dosen Unika Soegijapranata[/author]

SEMARANG genap berusia 468 tahun. Kota ini sudah sangat sepuh, bahkan bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang belum genap satu abad. Sebagai kota metropolitan, apakah Semarang sudah bisa setara dengan kota-kota lainnya?

Jika sarana transportasi dijadikan indikator kemajuan kota, Semarang belum termasuk satu di antaranya. Sekarang ada 11 kota metropolitan, (termasuk Kota Semarang), 15 kota besar dan 60 kota sedang membutuhkan transportasi umum andalan untuk mobilitas. Yang terjadi sekarang, kepala daerah seolah tidak peduli pada transportasi umum di daerahnya.

Kota Semarang sebenarnya membutuhkan transportasi yang mampu menampung banyak penumpang, seperti Bus Rapid Transit (BRT) yang besar. Bentuk fisik armada transportasi yang megah (seperti bus gandeng Trans Jakarta) dan infrasrtuktur yang memadai juga bisa menjadi indikator kemajuan sebuah kota.

Bus Rapid Transit (BRT) ukuran kecil dinilai masih belum mampu menjadi solusi pemenuhan kebutuhan transportasi warga Kota Semarang. Foto: metrosemarang.com
Bus Rapid Transit (BRT) ukuran kecil dinilai masih belum mampu menjadi solusi pemenuhan kebutuhan transportasi warga Kota Semarang. Foto: metrosemarang.com

Namun di Kota Semarang BRT besar jumlahnya semakin sedikit dan digantikan BRT yang berukuran kecil. Armada besar juga mampu mengurangi jumlah kendaraan di jalan sehingga konsentrasi jalan untuk menampung beban banyak kendaraan juga berkurang. Dengan demikian, kondisi jalan juga akan lebih awet.

Terlebih lagi karakeristik jalan di Semarang bagian bawah cukup rata, sehingga BRT besar sangat sesuai. Sedangkan untuk daerah pelosok, bisa memakai bus kecil atau angkutan feeder,” tambahnya.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””] Tapi, yang terjadi sekarang justru pemerintah menganggap penambahan kapasitas jalan sebagai solusi mengatasi kemacetan.[/box]

Selain itu, kenyamanan juga harus diperhatikan sehingga akan mampu mengalihkan kebiasaan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Polusi udara otomatis juga akan berkurang seiring dengan berkurangnya asap buangan yang dihasilkan kendaraan bermotor.

Tapi, yang terjadi sekarang justru pemerintah menganggap penambahan kapasitas jalan sebagai solusi mengatasi kemacetan. Padahal, jika pemerintah kota erius membenahi transportasi massa, seharusnya tidak perlu keluar anggaran untuk pembangunan, flyover, underpass atau jalan lingkar.

Justru dengan dibangunnya fasilitas tersebut dapat memicu peningkatan pengguna kendaraan pribadi di jalan raya. Kota Jakarta, misalnya, sudah dibangun 56 flyover/underpass untuk mengatasi kemacetan, tapi sampai sekarang tetap macet juga. Jadi, jika Semarang ingin setara dengan kota-kota besar lainnya, alangkah baiknya terlebih dulu benahi sistem transportasi massal. (*)

 

 

Comments are closed.