Tunggakan Listrik Kota Semarang Capai Puluhan Juta

Sebuah tiang listrik setinggi 3 meter terbakar di Jalan Supriyadi, beberapa waktu lalu. Foto: metrosemarang.com/dok
Sebuah tiang listrik setinggi 3 meter terbakar di Jalan Supriyadi, beberapa waktu lalu. Foto: metrosemarang.com/dok

METROSEMARANG.COM – Tahun 2015 memang telah berlalu. Namun, Pemkot Semarang rupa-rupanya masih menyisakan tunggakan pembayaran listrik yang mencapai puluhan juta rupiah.

Humas PLN Distribusi Jateng-DIY Supriyono mengungkapkan bila tunggakan pembayaran listrik itu muncul setiap ahkir bulan. Untuk pembayaran listrik bulan Desember 2015, juga telat sehingga harus dibayarkan pada Januari 2016.

“Pembayaran (listrik) yang tertunda hanya setengah persen dari total tagihan yang ada selama tahun lalu,” kata Supriyono, kepada metrosemarang.com, Minggu (17/1).

Ia pun menduga, tunggakan itu muncul lantaran pengesahan dana APBD terlambat dari waktu yang ditentukan. “Pencairan anggarannya telat tapi intinya tetap dibayar. Hanya saja pembayarannya sering tertunda,” ujar Supriyono.

Kendati demikian, adanya tunggakan listrik tersebut sejauh ini tak mempengaruhi hubungan yang sudah terjalin dengan baik antara PLN dan pemkot. Tak hanya Semarang, komunikasi dengan pemerintah daerah lain juga harus terjalin dengan baik agar setiap tunggakan listrik bisa dibayarkan sesuai rencana.

“Jangan sampai gara-gara masalah listrik hubungan kita jadi renggang,” sambungnya.

“Yang jelas kalau mereka tetap berkomitmen bayar listrik sih, kita enggak ada masalah apa-apa. Tapi kami lihat mereka sudah menyiapkan anggaran setiap bulannya untuk melunasi pembayaran listrik,” tutur Supriyono.

Sementara itu, Bagas Perwakilan Bagian Tata Niaga PLN Jateng-DIY menyebutkan jumlah beban pembayaran listrik yang ditanggung pemkot selama tahun lalu mencapai Rp 1 miliar per bulan. Sedangkan, tunggakan yang belum terbayaran nilainya relatif kecil. Jika diestimasikan, dalam sebulan kurang dari Rp 20 juta.

Komponen penyumbang tagihan listrik di Semarang terbanyak dari pemakaian jaringan penerangan jalan umum. Lalu di posisi kedua untuk pemakaian listrik perkantoran serta gedung-gedung dinas di lingkungan pemkot.

“Mereka (pemkot) biasanya bayar tunggakan listrik di bulan berikutnya. Itu terjadi karena ada proses yang dijalankan sendiri di lingkungan mereka,” tukasnya. (far)

You might also like

Comments are closed.