Tunggu Putusan MA, Empat Blok di Kanjengan juga akan Dibongkar

METROSEMARANG.COM – Setelah Pasar Kanjengan blok C dan D berhasil dieksekusi, Pemerintah Kota Semarang kini fokus pada penanganan blok A, B, E dan F. Sebab empat blok tersebut masih dalam proses hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Eksekusi Blok C dan D Pasar Kanjengan, Rabu (23/8). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

“Setelah berhasil melakukan eksekusi pembongkaran Pasar Kanjengan blok C dan D, Pemkot Semarang juga akan melakukan eksekusi terhadap bangunan gedung di blok A, B, E dan F komplek Kanjengan,” kata Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang, Abdul Kharis, Kamis (24/8).

Namun hingga saat ini, Abdul Kharis mengatakan, pembongkaran di keempat blok tersebut belum bisa dilakukan lantaran masih dalam proses hukum. Dengan pengajuan peninjauan kembali atas perkara kepemilikan lahan di MA.

“Hingga saat ini pemkot masih menunggu hasil putusan Mahkamah Agung, terkait peninjauan kembali kedua yang telah diajukan,” katanya.

Abdul Kharis menyatakan, Pemkot Semarang meyakini lahan yang dahulu digunakan keempat blok tersebut, merupakan tanah milik pemkot. Dengan bukti kepemilikan lahan dari Badan Pertanahan Nasionak (BPN).

Atas upaya peninjauan kembali Pemkot Semarang ini, pedagang mengaku akan melakukan perlawanan melalui pengacaranya. Sebab menurut pedagang upaya tersebut tidak wajar, dan pedagang meyakini tanah pertokoan Kanjengan bukan milik pemkot. Apalagi sebagian dari mereka telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Kami yakin itu bukan tanah pemkot, kami memiliki sertifikat,” kata Winarto, pedagang yang mengaku memiliki sertifikat pertokoan di Kanjengan.

Pertokoan Kanjengan sendiri diproyeksikan akan dimanfaatkan untuk pembangunan Pasar Johar baru yang akan dimulai pada tahun 2017 ini.

Polemik Pasar Kanjengan telah berlangsung puluhan tahun atau sejak kontrak sewa menyewa antara Pemkot Semarang selaku pemilik lahan dengan penyewa PT Pagar Gunung Kencana yang berjangka 30 tahun berakhir tahun 2006 lalu.

Sejak saat itu pihak PT PGK tidak dapat mengembalikan lahan dalam keadaan kosong dan akhirnya digugat pemkot, dan gugatan pemkot dimenangkan pemkot untuk blok C dan D. Namun untuk blok A, B, E dan F masih dalam sengketa dengan para pedagang yang kini memiliki sertifikat hak milik. (duh)

You might also like

Comments are closed.