Tuntut UMK Rp 2,7 Juta, Ribuan Buruh Datangi Kantor Gubernur Jateng

METROSEMARANG.COM – Ribuan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Kota Semarang menggelar demo di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu (15/11). Massa yang berjumlah sekitar 1.600 orang menyerukan menolak Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Aksi buruh di Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (15/11), menuntut UMK 2018 Rp 2,7 juta. Foto: metrosemarang.com/efendi mangkubumi

Mereka juga meminta bertemu Gubernur Ganjar Pranowo agar sudi menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018 di Jateng, terutama Kota Semarang, tidak berdasarkan PP 78/2015.

“Kami ingin bertemu gubernur. Selama ini jika ingin beraudensi dengan gubernur terkait penetapan upah pekerja selalu gagal. Gubernur tidak mau menemui kami,” tutur koordinator aksi demo, Aulia Hakim di sela aksi.

Aulia mengatakan jika dilandasi dengan PP 78/2015, UMK 2018 Kota Semarang hanya mengalami kenaikan 8,71 % atau sekitar Rp 2,3 juta. Padahal, jika berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), menurutnya jumlah kenaikan tersebut masih terbilang kecil.

“Harusnya kenaikan upah di Jateng didasarkan survei KHL. Dari hasil survei KHL seharusnya kenaikan UMK 2018 Kota Semarang dari Rp 2,1 juta menjadi Rp 2.754.865,87,” beber Aulia.

Selain itu, Aulia juga mengatakan, rencananya akan ada lebih dari 10 ribu buruh akan mengikuti aksi pada Senin (20/11) jika pada demo kali ini tuntutan mereka tak diakomodasi.

“Saat ini ada tujuh kelompok buruh yang hadir di sini, yakni dari FKSPN, FSP, KEP, FSP Kahutindo, FSPMI, FSP Farkes Reformasi, FSPI, dan FSP PLN. Kalau hari ini tidak bertemu gubernur, kami akan kerahkan lebih banyak massa lagi,” pungkasnya.

Ribuan massa tersebut berdemo dengan membentangkan spanduk bertuliskan berbagain tuntutan sambil berjalan kaki dari Kawasan Simpang Lima menuju depan Kantor Gubernur Jateng. (fen)

You might also like

Comments are closed.