Umi Belum Tahu Ancaman Denda Rp 1 Juta untuk Pemberi Uang pada Pengemis

Pengguna jalan masih mengabaikan larangan memberi uang kepada anak jalanan dan pengemis, meskipun sudah ada ancaman denda yang cukup besar bagi yang melanggar. Foto: metrosemarang.com/achmad nurseha
Pengguna jalan masih mengabaikan larangan memberi uang kepada anak jalanan dan pengemis, meskipun sudah ada ancaman denda yang cukup besar bagi yang melanggar. Foto: metrosemarang.com/achmad nurseha

SEMARANG – Sosialisasi Perda No 5/2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Pengemis, belum sepenuhnya mendapat respons baik dari masyarakat. Buktinya, masih banyak pengguna jalan yang memberikan uang kepada pengemis dan anak jalanan di beberapa traffic light, seperti di Tugu Muda, Kalibanteng, dan Jrakah.

Padahal, dalam Perda tersebut disebutkan bahwa bagi pengguna jalan yang memberikan uang kepada pengemis, gelandangan, anak jalanan, dan orang telantar akan didenda Rp 1 juta dan kurungan tiga bulan. Sementara, untuk pengelola atau orang yang mengkoordinir pengemis, gelandangan, anak jalanan, dan orang terlantar akan dikenai denda Rp 50 juta dan pidana kurungan tiga bulan.

“Belum tahu kalau ada sosialisasi peraturan itu. Tapi kasihan juga kalau gak ngasih, gak tega Mas,” ungkap salah seorang pengguna jalan di kawasan Kalibanteng, Umi (38) kepada metrosemarang.com, Jumat (22/5) siang.

Menurut Umi, aturan tersebut cukup memberatkan bagi masyarakat. Baginya, tindakan pengguna jalan dalam memberikan sedikit uang kepada pengemis, gelandangan, dan lainnya itu merupakan wujud dari naluri untuk berbagi. “Niat kita kan sedekah, masa malah kena denda. Apa itu gak salah?” tukasnya.

Senada juga diungkapkan pengguna jalan lainnya Warno (42). Dia berpendapat, memberi uang atau yang lainnya kepada mereka yang membutuhkan menjadi hak bagi semua orang. Menurutnya, pemerintah sebaiknya lebih memaksimalkan dalam mengelola atau memberikan binaan kepada para pengemis, gelandangan, anak jalanan, dan orang telantar, ketimbang gencar mensosialisasikan Perda No 5/2014.

“Untuk pengelola atau orang yang mengkoordinir gelandangan memang harus dipertegas. Tapi, kalau kami pengguna jalan memeberi mereka uang ya gak masalah, itu kan hak setiap orang,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemkot Semarang melalui Satpol PP dan Dinas Sosial sudah melakukan sosialisasi tahap pertama tentang aturan ini pada Kamis (21/5) kemarin. Sosialisai tersebut rencananya akan dilakukan sepekan sekali selama tiga bulan ke depan. Selain sosialisasi juga akan dilakukan penertiban PGOT. (ans)

 

 

 

 

You might also like

Comments are closed.