Wacana Pajak Homestay Ditentang Penggiat Wisata

METROSEMARANG.COM – Rencana Pemerintah dan DPRD Kota Semarang menjadikan pondok wisata atau homestay sebagai objek wajib bayar pajak ditolak oleh para penggiat wisata. Mereka menilai hal itu justru akan memberatkan masyarakat kecil.

Aksi Penggiat Wisata Semarang saat memeringati Hari Pahlawan di Simpang Lima, Kamis (10/11). Rencana pemerintah memungut pajak untuk homestay ditentang penggiat wisata. Foto: metrosemarang.com/dok

Hal itu juga dianggap tidak sinkron dan mendukung kebijakan dari Kementerian Pariwisata. Kementerian sedang gencar mempromosikan keberadaan 100 ribu pondok wisata di daerah-daerah dan desa-desa wisata.

”Jadi bertentangan dengan kebijakan itu jika malah Pemerintahan Kota Semarang akan mengenakan kewajiban membayar pajak bagi pondok wisata atau homestay,” kata penggiat wisata Semarang, Bambang Mintosih, Rabu (24/5)

Pria yang akrab disapa Benk menilai, tren ke depan penginapan akan bergeser ke pondok wisata yang dikelola oleh masyarakat sekitar tempat wisata. Sehingga kemudahan seharusnya diberikan agar masyarakat antusias mendirikan pondok wisata.

”Mereka masyarakat kecil, seharusnya diberikan pelatihan berkala, manajemen pengelolaan penginapan, pinjaman modal bunga rendah hingga mempromosikannya,” ungkap Benk.

Ia menegaskan, penerapan pajak seharusnya hanya diterapkan pada perhotelan, apartemen, kondominium yang secara permodalan memang lebih mampu.

Sebelumnya Pemkot Semarang dan Pansus Revisi Perda tentang Pajak Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan sedang membahas revsi perda ini. Pemerintah membidik beberapa objek baru sebagai wajib pajak salah satunya pondok wisata. Hal ini seiring perkembangan kota dan memaksimalkan pendapatan daerah. (duh)

You might also like

Comments are closed.