Wah, Dana Aspirasi DPRD Jateng Rp 11 M Per Anggota

METROSEMARANG.COM – Usaha menurunkan angka kemiskinan di Jateng belum mencapai hasil yang signifikan karena belum didukung seluruh pos penganggaran APBD provinsi. Satu diantarnya pada pos bantuan keuangan melalui dana aspirasi anggota Dewan yang ternyata tidak tepat sasaran.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Foto: metrosemarang.com/dok
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo
Foto: metrosemarang.com/dok

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memaparkan, bantuan keuangan dari Provinsi Jateng untuk kabupaten kota pada APBD 2015 sebesar Rp 2,353 triliun. Dari semuanya, sebanyak Rp 1,113 triliun atau 49 persen merupakan dana reguler yang disalurkan langsung ke kas daerah pemerintah kabupaten kota. Sedangkan Rp 1,139 triliun atau 51 persen berupa dana aspirasi Dewan. Dana aspirasi ini disalurkan melalui kegiatan pembangunan yang dimohonkan masyarakat melalui anggota Dewan dan tidak bisa diutak-atik pemerintah daerah.

Ironisnya, persebaran kegiatan pembangunan melalui dana aspirasi ternyata tidak sesuai dengan peta kemiskinan. Sebagian kegiatan dilaksanakan di daerah yang sudah makmur, sementara daerah-daerah yang penduduknya miskin malah tidak dapat.

“Ada daerah seperti Demak yang selama tiga tahun berturut-turut mendapatkan dana aspirasi terbanyak. Karena itu bantuan keuangan seperti di Demak sekarang sedang disorot KPK,” kata Ganjar di depan Sidang Paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015, Jumat (17/5) sore di Gedung Berlian DPRD Jateng.

Ganjar sengaja memaparkan fakta lapangan berdasarkan penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu untuk menjawab pemandangan umum fraksi yang sebagian besar mengkritik kinerja gubernur. Ganjar bahkan membeberkan bahwa dari dana aspirasi sebesar Rp1,139 triliun itu jika dibagi untuk 100 anggota Dewan, maka rata-rata satu wakil rakyat mendapat bagian Rp 11 miliar.

“Sampai KPK menyoroti ini tentu ada yang tidak beres,” tegasnya, dalam wawancara dengan wartawan seusai Paripurna.

Menurut Ganjar, upaya penanggulangan kemiskinan memang tidak hanya melalui bantuan keuangan. Pemprov Jateng telah melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan dua strategi utama. Yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui Jamkesda Non Kuota, bantuan siswa miskin, dan jaminan sosial kesejahteraan dalam bentuk charity program bagi warga miskin. Kedua, melalui pemberdayaan masyarakat seperti usaha ekonomi produktif, bantuan sosial dalam bentuk barang kepada 4.500 warga miskin, dan 200 kepala keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Selain hal tersebut, upaya terobosan yang akan dilakukan antara lain melalui sinergi program dan anggaran bersama kabupaten kota, pola sharing pendanaan dengan kabupaten kota untuk penanganan RTLH, jaminan kesehatan non kuota dan bantuan siswa miskin.

“Tapi itu hanya sebagian, karena upaya harus didukung seluruh kekuatan anggaran provinsi dan kabupaten. Termasuk bantuan keuangan yang harus tepat sasaran,” tegasnya.

Selain bantuan keuangan, Gubernur juga menjawab beberapa pertanyaan dari sejumlah fraksi. Diantaranya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang menanyakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2015 yang mendapai Rp 1,810 triliun. Menurut Ganjar, data Fraksi PKB tidak benar. Sebab berdasarkan hasil audit BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, SILPA tahun 2015 adalah sebesar Rp 416,83 miliar.

“Mungkin PKB salah tulis ya kemarin atau ngantuk, tidak apa-apa kan bulan Puasa jadi kami maklum,” sindirnya. (byo)

You might also like

Comments are closed.