Wali Kota Hendi: Ada Dua Golongan Oknum PNS Tersandung Korupsi

METROSEMARANG.COM – Adanya beberapa kasus korupsi yang melibatkan PNS Kota Semarang menjadikan perhatian dan keprihatinan khusus Wali Kota Hendrar Prihadi. Menurutnya, ada dua golongan oknum PNS yang selama ini tercatat dalam kasus korupsi. Golongan yang tidak tahu dan yang kedua adalah golongan yang tidak mau tahu.

Wali Kota Hendi bersama Pimpinan KPK Alexander Marwata saat memberi pengarahan pada acara workshop bisnis berintegrasi di Gedung Moch. Ikhsan Balai Kota Semarang, Selasa (22/8). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

‘’Penting sekali pemahaman upaya pencegahan korupsi sebagai upaya menekan kasus korupsi di jajaran Pemkot Semarang. Ke depan, kami ingin semakin banyak informasi yang diketahui terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang terintegrasi,’’ katanya saat membuka Monev Tim Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Periode 1 di Balai Kota Semarang, Selasa (22/8).

Kegiatan Monev ini juga diikuti sekretaris daerah kota/kabupaten eks karesidenan Semarang seperti Kota Salatiga, Kabupaten Kendal dan Demak. Hendi, panggilan akrab wali kota, menghadirkan langsung Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata untuk memberikan pencerahan dan masukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Menurut Hendi, dengan adanya Tim Saber Pungli yang gencar memberantas tindak pidana korupsi maupun OTT (Operasi Tangkap Tangan), golongan tidak mau tahu pun di jajaran PNS semakin berkurang. Namun permasalahannya sekarang golongan tidak tahu yang justru berpotensi melakukan praktik korupsi lebih banyak.

‘’Dan parahnya, golongan tidak tahu inilah yang melahirkan golongan baru yaitu golongan Tidak Mau yang justru menghambat proses pembangunan karena tidak mau melakukan pekerjaan,’’ imbuhnya.

Ke depan, Hendi menginginkan semakin banyak jajarannya yang paham dan menghindari tindak pidana korupsi. Ia mengingatkan saat ini telah ada OTT dari tim KPK maupun tim saber pungli, yang harapannya semakin menurunkan angka kasus korupsi dan jerat hukum pidana.

Sementara itu, angka aduan korupsi se-Indonesia, menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, tercatat mencapai 7.000 hingga 8.000 kasus. Dari jumlah tersebut, baru kurang lebih 100 kasus per tahun yang bisa ditangani dengan kekuatan KPK.

‘’Ini adalah PR berat. Jika hanya ditangani KPK maka sampai kapanpun tak akan selesai. Karenanya diperlukan upaya pencegahan di setiap daerah, perbaikan proses pengadaaan barang jasa, penguatan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) serta perizinan hingga pengawalan dana desa,” ungkap Alex.

Selain itu, Alex juga menekankan pentingnya penguatan jajaran inspektorat sebagai pengawas internal. Tak hanya itu, membangun whistle blower di setiap daerah juga dapat menjadi langkah konkret pencegahan korupsi. Jika terintegrasi dengan KPK, keberadaan whistle blower di 500 Pemda se-Indonesia akan semakin baik. (duh)

You might also like

Comments are closed.