Walikota Semarang Dukung Larangan PNS Rapat di Hotel

Walikota Semarang, Hendrar Prihadi. Foto: dok. Metro Semarang
Walikota Semarang, Hendrar Prihadi. Foto: dok. Metro Semarang

SEMARANG – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengaku akan mendukung kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yudi Chrisnandi, dengan  melarang birokrat menyelenggarakan rapat di hotel. Ia juga berjanji akan memaksimalkan fasilitas negara untuk segala keperluan rapat para PNS di lingkungannya.

“Kami setuju dengan kebijakan Menpan-RB melarang PNS mengadakan rapat di hotel-hotel. Ini akan cukup efektif untuk menghemat anggaran pemerintahan,” tutur Hendi di Balai Kota Semarang, Senin (10/11).

Menurutnya kebijakan Menpan-RB tersebut akan berimbas baik di pemakaian secara maksimal ruang pertemuan yang ada di lingkup PNS.  Adapun beberapa ruang rapat yang dapat digunakan misalnya Gedung Moh Ihsan, Balai Kota Semarang, Raden Saleh, Manunggal Jati, dan gedung Diklat Kota Semarang.

“Jadi, kita akan maksimalkan penggunaan ruang rapat di situ. Selain menghemat anggaran, daya tampungnya cukup memadai,”imbuhnya

Untuk kapasitas tiap gedung sendiri, ukurannya  cukup bervariatif. Bila di Gedung Moh Ihsan bisa menampung 400 orang, di Balai Kota Semarang daya tampungnya sebanyak 500 orang, di Raden Saleh bisa menampung 800 orang, Gedung Manunggal Jati bisa menampung 1000 orang dan Diklat Kota Semarang sekitar 300 orang.

“Kapasitas gedung yang bervariatif  bisa dimaksimalkan guna mendukung kebijakan pemerintah,” ucap Hendi.

Di sisi lain, berkaitan dengan surat edaran yang telah disebar oleh MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi untuk menerapkan kebijakan itu, Hendi mengungkapkan, akan mengecek kembali apakah surat edarannya sudah diterima  atau belum. (Yas)

You might also like

Comments are closed.