Warga Sambirejo Protes Pembongkaran Posyandu dan Balai RW oleh Satpol PP

METROSEMARANG.COM – Warga RW 6 Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari memprotes rencana pembongkaran posyandu dan balai RW 6 oleh Satpol PP Kota Semarang. Mereka menilai bangunan tersebut merupakan fasilitas umum yang dibangun warga secara gotong royong.

Audiensi warga Dan Satpol PP, Kamis (3/8). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Satpol PP berencana membongkar bangunan tersebut atas desakan sebuah LSM. LSM tersebut mengaku mendapat mandat dari Stepanus yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya.

Kasus yang bergulir sejak tahun 2005 lalu, Kamis (3/8) dibahas bersama di Satpol PP. Rapat yang dipimpin Aniceto Magno da Silva ini dihadiri sejumlah pihak. Di antaranya perwakilan warga, LSM, Dinas Tata Ruang dan lain sebagainya.

Menurut Ketua Rw 6 Kelurahan Sambirejo, Ririf SH, MH, bangunan tersebut didirikan atas tanah yang termasuk aset pemkot. “Dulu eks tanah bengkok, dibangun perumahan Korpri lalu ada sisa tanah, kami yakin itu untuk fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka kami bangun posyandu dan balai RW,” ujarnya.

Proses pembangunan sudah berjalan, namun tiba-tiba ada warga yang mengaku memiliki tanah tersebut. Pemilik tanah itu mengaku membeli tanah dari Yayasan Sapta Prasetya yang menaungi perumahan Korpri. Oleh pemilik tanah tersebut pernah dipagari seng. Namun warga secara gotong royong membongkar seng tersebut.

Hingga kini bangunan tersebut masih berfungsi dengan baik untuk kegiatan posyandu dan kemasyarakatan lainnya. “Kalau memang mereka mengaku membeli tanah, mana bukti pembelian, mana akta notarisnya,” ujaar Ririf.

Dia berharap pemkot bisa menyelesaikan masalah ini sehingga bangunan tersebut tetap bisa digunakan oleh warga.

Sementara itu Aniceto menyatakan, Satpol PP siap membongkar bangunan tersebut karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan dibangun di atas tanah negara. Pihaknya mengaku mendapat surat dari LSM agar segera membongkar bangunan tersebut.

“Setelah kami cek memang tidak ada IMB-nya, kami siap bongkar,” ujarnya.

Namunsebelum melakukan pembongkaran, pihaknya ingin mengundang warga. Ternyata warga keberatan kalau bangunan itu dibongkar.

Selain itu Dinas Tata Ruang juga baru mengirim surat peringatan kedua, sehingga tidak bisa langsung main bongkar. “Peringatan ketiga dan keempat belum dilayangkan, ya kita tunda dulu lah,” katanya.

Meski demikian mantan Lurah Karangkidul ini mengharapkan agar warga membeli tanah tersebut pada pemilik lahan sesuai dengan NJOP. “Mau dicicil atau dibayar cash terserah warga saja, yang penting ada solusi. Kami juga berharap agar persoalan ini bisa selesai sehingga warga tetap bisa menggunakan posyandu itu,” ujar Aniceto. (duh)

You might also like

Comments are closed.