Wilayah Konservasi Diterjang, Masyarakat yang Dirugikan

 

Tanah ambles di Perumahan Trangkil Baru, Januari 2014. Foto Metrosemarang/dok ksr undip
Tanah ambles di Perumahan Trangkil Baru, Januari 2014. Foto Metrosemarang/dok ksr undip

SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) sudah memetakan sejumlah wilayah yang dinyatakan terlarang untuk permukiman. Toh, ‘warning’ itu masih saja diterjang oleh pengembang perumahan.

Fakta bahwa para pengembang perumahan punya kecenderungan memilih lokasi perbukitan sebagai hunian baru, tentu saja patut diwaspadai. Ini dirasa mampu menjadi daya tarik lantaran pemandangannya yang masih asri dan bisa melihat pemandangan di sekeliling hunian dari ketinggian. Padahal, tidak semua perbukitan bisa dibangun perumahan.

Kasus tanah ambles yang terjadi di Trangkil Baru, Sukorejo, Gunungpati, Januari 2014 silam, menjadi salah satu bukti lemahnya pengawasan pemkot terkait izin wilayah permukiman baru. Warga setempat mengaku membeli tanah kavling pada 2010 dari pengembang. Mereka sama sekali tidak paham bahwa wilayah tersebut termasuk kawasan konservasi.

Menurut sekretaris Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang, Muhammad Irwansyah, hunian yang dibangun harus memenuhi standar. Standar itulah yang nantinya akan menentukan apakah izin bangunan tersebut akan dikeluarkan atau tidak.

“Kami sudah memetakan mana daerah yang boleh dan tidak ditempati. Daerah yang tidak boleh dibangun gedung kami sebut daerah konservasi,” ujarnya.

Dia menambahkan, daerah konservasi meliputi daerah yang memiliki berbagai kriteria. “Antara lain hutan lindung, taman kota, daerah yang memiliki kemiringan diatas 45 derajat dan daerah patahan,” katanya.

Mengenai bahaya atau tidaknya tempat tersebut, itu bukan menjadi kewenangan DTKP Semarang. Menurutnya, itu menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. (ade)

 

You might also like

Comments are closed.