METROSEMARANG.COM, Semarang – Kebocoran subsidi gas LPG 3 kilogram (kg) yang mencapai Rp50 triliun per tahun memantik keprihatinan kalangan akademisi di Semarang, Jawa Tengah.
Mereka menilai kondisi ini sudah berada di tahap darurat fiskal dan mendesak pemerintah segera melakukan reformasi total terhadap sistem subsidi energi, termasuk mengalihkan subsidi LPG menjadi bantuan langsung tunai (BLT) atau voucer digital yang lebih tepat sasaran.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (Undip) Yuwanto menegaskan, sistem penyaluran subsidi LPG saat ini terlalu longgar dan rawan disalahgunakan. Ia menilai kebocoran hingga puluhan triliun rupiah adalah sinyal kuat bahwa tata kelola subsidi harus segera diubah.
“Ini darurat sekali. Persentase kebocorannya besar dan biayanya sangat tinggi. Pemerintah harus disiplin dalam penyaluran subsidi LPG 3 kg, dan kedisiplinan itu tidak lahir begitu saja—harus ditegakkan dengan aturan dan sanksi yang tegas,” ujar Yuwanto dalam diskusi publik bertajuk “1 Tahun Prabowo-Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Berenergi?” di Semarang, Senin (27/10/2025).
Ia menilai transformasi subsidi ke bentuk voucer digital atau BLT uang tunai adalah langkah logis, namun perlu diiringi dengan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum.
Dengan sistem berbasis data digital dan QR code, penerima subsidi bisa diverifikasi secara by name by address, sehingga kebocoran bisa ditekan drastis.
“Kalau datanya dibenahi dengan serius, sistem digital akan membuat subsidi jauh lebih efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.
Senada, Ekonom Universitas PGRI Semarang Heri Prabowo menilai reformasi subsidi energi ini mendesak dilakukan. Menurutnya, subsidi seharusnya memberikan rasa aman bagi masyarakat miskin tanpa membebani keuangan negara.
“Subsidi harus tetap ada untuk menjamin akses energi masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi mekanismenya harus diubah agar efisien dan tidak terus menggerus APBN,” katanya.
Heri menegaskan bahwa transisi dari subsidi barang ke BLT atau voucer digital harus dilakukan bertahap dan hati-hati, agar tidak menimbulkan gejolak sosial atau gangguan distribusi LPG di masyarakat.
Sementara itu, pakar energi Undip Jaka Windarta menilai perubahan skema subsidi menjadi voucer atau BLT digital justru akan memperkuat transparansi fiskal. Dengan anggaran subsidi LPG 3 kg yang tembus Rp87,6 triliun pada 2025, Jaka menilai sudah saatnya pemerintah menghentikan pemborosan dan memastikan bantuan benar-benar dinikmati rakyat miskin.
“Subsidi itu seharusnya menolong masyarakat miskin, bukan membebani negara. Dengan sistem voucer digital, masyarakat bisa tahu berapa bantuan yang diterima, harga LPG yang sebenarnya, dan beban yang ditanggung pemerintah,” tegasnya.
Lebih jauh, Jaka menilai digitalisasi pembelian LPG subsidi—seperti penerapan QR code di pangkalan dan sistem verifikasi online—merupakan fondasi penting menuju tata kelola energi yang transparan.
“Sekarang sudah mulai diterapkan sistem pendaftaran dan verifikasi digital di beberapa daerah. Hanya yang terdaftar yang bisa membeli LPG subsidi, yang tidak terdaftar otomatis tidak bisa,” ujarnya.
Pemerintah diketahui mengalokasikan Rp87,6 triliun untuk subsidi LPG 3 kg pada tahun 2025, naik dari Rp85,6 triliun pada 2024. Volume LPG yang disubsidi mencapai 8,17 juta ton. Tanpa subsidi, harga asli LPG 3 kg bisa mencapai Rp42.750 per tabung, namun berkat subsidi pemerintah, masyarakat cukup membayar sekitar Rp12.750 per tabung.***