REI Jateng Tegaskan Komitmen Penuhi Kebutuhan Rumah, Gubernur Dorong Percepatan di Seluruh Daerah
METROSEMARANG.COM, Semarang – Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat Jawa Tengah.
Komitmen ini sejalan dengan program nasional 3 juta rumah serta upaya pemerintah daerah dalam menekan backlog perumahan yang masih tinggi.
Ketua DPD REI Jawa Tengah, Harmawan Mardiyanto, mengatakan para pengembang yang tergabung dalam REI Jateng siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan perumahan, baik rumah subsidi maupun non-subsidi, di seluruh wilayah Jawa Tengah.
“REI Jateng berkomitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami terus mendorong peningkatan realisasi pembangunan agar kebutuhan rumah di Jawa Tengah dapat terpenuhi,” ujar Harmawan, saat Rakerda DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian Semarang, Rabu 11 Februari 2026.
Ia mengungkapkan, kuota pembangunan rumah di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, realisasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari regulasi, perizinan, hingga pemahaman teknis di tingkat pemerintah daerah.
“Pada tahun lalu, kuota pembangunan rumah mencapai lebih dari 300 ribu unit, tetapi realisasinya belum sepenuhnya maksimal. Ini menjadi bahan evaluasi bersama agar ke depan capaian pembangunan bisa lebih optimal,” katanya.
Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, program 3 juta rumah merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar target angka.
Menurut Gubernur, Jawa Tengah masih menghadapi backlog perumahan hampir satu juta unit. Kondisi ini menuntut kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha perumahan, termasuk REI.
“Backlog perumahan di Jawa Tengah masih cukup besar. Ini bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan sendiri, tetapi harus dikerjakan bersama-sama dengan menggandeng REI dan asosiasi perumahan lainnya,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia menjelaskan, Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya melalui program Satu RW Satu Rumah Layak Huni yang menyasar perbaikan rumah tidak layak huni milik masyarakat miskin di desa-desa. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan hunian tetap baru di 34 kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat.
Gubernur juga memastikan pemerintah provinsi terus membuka ruang dialog dan koordinasi dengan para pengembang, khususnya terkait perizinan dan pemanfaatan lahan, agar proses pembangunan perumahan berjalan lancar tanpa mengabaikan ketentuan tata ruang dan lingkungan.
“Kami rutin melakukan evaluasi dan dialog dengan REI agar ada kesamaan persepsi. Prinsipnya, pemerintah hadir untuk mempermudah, bukan mempersulit, selama sesuai aturan,” tegasnya.***