METROSEMARANG.COM, Semarang – Ikatan Ahli Perencana (IAP) Jawa Tengah menggelar Rembug Tata Ruang Warga Jawa Tengah pada 19–20 Desember 2025 di Hotel Khas Semarang.
Forum ini mempertemukan pemerintah, profesional, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membahas tantangan penataan ruang dan pembangunan wilayah di Jawa Tengah.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Mercy Corps Indonesia, INKINDO Jawa Tengah, PDAM Tirta Moedal, Forum DAS, Forum PRB, konsultan perencana, serta komunitas perkotaan.
Forum ini mendorong kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan perencanaan tata ruang yang inklusif dan berkelanjutan.
Jawa Tengah saat ini menghadapi tekanan pembangunan yang semakin kompleks, mulai dari kerentanan kawasan pesisir dan daerah aliran sungai terhadap perubahan iklim, pesatnya pertumbuhan kawasan perkotaan dan aglomerasi ekonomi, hingga masih adanya permukiman rawan bencana dan kelompok rentan yang belum terakomodasi optimal dalam perencanaan pembangunan.
Ketua Umum Pengurus Nasional IAP, Adriadi Dimastanto, mengatakan bahwa tantangan profesi perencana akan semakin besar seiring diberlakukannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2025.
Menurutnya, Ahli Perencana Kota tidak hanya bertanggung jawab pada penyusunan dokumen rencana, tetapi juga pengawalan implementasi dan pengendalian tata ruang.
“Kondisi ini diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan degradasi lingkungan seperti banjir, longsor, deforestasi, dan kerusakan ekosistem,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua IAP Jawa Tengah Arif Gandapurnama menilai Jawa Tengah berada di bawah tekanan daya dukung dan daya tampung lingkungan, khususnya di kawasan pantai utara yang telah jenuh oleh aktivitas perkotaan dan industri.
Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai visi bersama.
“Diperlukan kerja sama lintas pemangku kepentingan agar visi pembangunan dapat dicapai dengan alokasi sumber daya yang ditanggung bersama,” katanya.
Rembug Tata Ruang Warga Jateng membahas sejumlah isu strategis, antara lain ketahanan iklim kawasan pesisir dan daerah aliran sungai, pelestarian cagar budaya, pemanfaatan riset dan teknologi geospasial (GIS), hingga isu lintas sektor seperti kebencanaan, gender, pangan, dan keadilan ekologis.
Dalam salah satu panel diskusi, Perencana Bappeda Provinsi Jawa Tengah Basyier Gemaning Insani menyampaikan bahwa isu ketahanan iklim telah diintegrasikan dalam revisi Peraturan Daerah Tata Ruang Jawa Tengah dengan pendekatan yang memandang darat dan laut sebagai satu kesatuan ekosistem.
“Isu ketahanan iklim telah diintegrasikan dalam revisi Perda Tata Ruang Jawa Tengah dengan pendekatan yang melihat darat dan laut sebagai satu kesatuan ekosistem,” ungkap Basyier Gemaning Insani.
Selain diskusi, forum ini juga ditandai dengan peluncuran Buku Outlook Jawa Tengah 2025, hasil kolaborasi IAP Jawa Tengah dan BRIDA Provinsi Jawa Tengah. Buku tersebut diharapkan menjadi rujukan berbasis riset dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan wilayah di Jawa Tengah.
Rangkaian kegiatan Rembug Tata Ruang Warga Jawa Tengah ini sekaligus menjadi pengantar menuju Kongres IAP Jawa Tengah ke-XI dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian ATR/BPN, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta berbagai komunitas dan praktisi.***