METROSEMARANG.COM, Semarang – Sektor jasa keuangan di Jawa Tengah hingga Maret 2026 tercatat tetap stabil dengan pertumbuhan kredit yang positif. Namun, tantangan kualitas kredit, khususnya pada sektor UMKM, masih menjadi perhatian utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah dan DIY, Hidayat Prabowo, menyebut sektor jasa keuangan di wilayahnya hingga Maret 2026 tetap stabil. Meski demikian, perhatian terhadap kualitas kredit, khususnya pada sektor UMKM, masih menjadi prioritas utama.
Ia menjelaskan, hingga akhir Maret 2026, kondisi sektor jasa keuangan secara umum berada dalam status stabil dengan kategori pengawasan normal waspada.
Pertumbuhan kredit tercatat positif, yakni sekitar 9 persen, dengan kondisi likuiditas perbankan yang dinilai masih memadai.
“Secara umum stabil, pertumbuhan kredit juga masih baik, dan likuiditas cukup,” ujar Hidayat.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan ekonomi global tetap menjadi faktor yang perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada sektor keuangan di daerah. Oleh sebab itu, OJK terus memperkuat pengawasan, terutama terhadap kondisi perbankan dan kualitas kredit.
Menurutnya, struktur ekonomi Jawa Tengah yang didominasi oleh UMKM membuat sektor ini sangat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, khususnya dalam menjaga kualitas kredit.
“Karena ketergantungan terhadap UMKM cukup tinggi, maka kondisi bisnis UMKM sangat berdampak terhadap kualitas kredit perbankan,” jelasnya.
Untuk itu, pada 2026, OJK Jateng-DIY menyiapkan strategi khusus guna menekan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).
Langkah tersebut difokuskan pada pengendalian NPL agar tidak meningkat, sekaligus memperbaiki kredit bermasalah yang sudah ada secara bertahap.
Hidayat menyebut, secara umum rasio NPL di Jawa Tengah masih berada di bawah 5 persen. Namun, pada segmen tertentu seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), angka tersebut masih relatif lebih tinggi dan menjadi perhatian.
Ia juga mengakui bahwa dampak pandemi COVID-19 masih terasa, terutama bagi pelaku UMKM. Program restrukturisasi kredit yang telah berjalan dinilai belum sepenuhnya mampu memulihkan kondisi sektor tersebut.
Selain penguatan sektor perbankan, OJK juga mendorong pengembangan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha di daerah.
“Pasar modal bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan selain perbankan,” kata Hidayat.
Dari sisi investor, minat masyarakat terhadap pasar modal terus menunjukkan peningkatan, terutama dari kalangan generasi muda. Instrumen seperti reksa dana dinilai menjadi pilihan awal yang tepat bagi investor pemula karena dikelola oleh manajer investasi yang diawasi OJK.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya edukasi agar pertumbuhan jumlah investor diikuti dengan pemahaman yang memadai, sehingga investasi dilakukan secara bijak dan berkelanjutan.***