METROSEMARANG.COM, Jakarta — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat kolaborasi strategis dengan BPJS Kesehatan guna meningkatkan perlindungan data sensitif serta ketahanan siber dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pertemuan antara Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Pritahari Pujowaskito, berlangsung di Kantor BSSN, Ragunan, Jakarta, Rabu (29/04/2026). Agenda utama pertemuan ini adalah memperkuat sinergi dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, khususnya di sektor layanan kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Nugroho menegaskan komitmen BSSN untuk terus mendampingi instansi pengelola data publik, termasuk BPJS Kesehatan, dalam menghadapi berbagai potensi risiko digital.
“Kolaborasi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat mitigasi ancaman siber, terutama dalam melindungi infrastruktur informasi vital di sektor kesehatan. Keamanan data peserta dan keberlangsungan layanan publik harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Pritahari Pujowaskito, menyampaikan apresiasi atas dukungan BSSN selama ini. Ia menilai kerja sama tersebut menjadi langkah nyata dalam meningkatkan standar keamanan sistem teknologi informasi di lingkungan BPJS Kesehatan.
“Kami terus memperbarui protokol keamanan agar tidak hanya efisien dalam pelayanan, tetapi juga memiliki pertahanan siber yang kuat di bawah bimbingan BSSN,” katanya.
Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kapasitas keamanan siber melalui berbagai langkah konkret, termasuk asesmen berkala terhadap sistem elektronik BPJS Kesehatan. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem digital yang aman dan andal di sektor kesehatan.
Pertemuan ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung perlindungan data pribadi serta memperkokoh ketahanan siber nasional, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan keamanan digital di era transformasi teknologi.
Turut mendampingi Kepala BSSN dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Sekretaris Utama BSSN, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, serta Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.***