METROSEMARANG.COM, Semarang – Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu 13 Mei 2026.
Program ini menjadi langkah baru untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas inflasi nasional di tengah tantangan ekonomi dan cuaca yang semakin kompleks.
GPIPS merupakan penguatan dari program sebelumnya, yakni Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Melalui program baru ini, pemerintah dan Bank Indonesia menyesuaikan strategi pengendalian inflasi dengan target ketahanan pangan, energi, dan finansial nasional.
Peluncuran GPIPS Nasional turut dihadiri Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Gubernur Jawa Timur, hingga perwakilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa.
Baca juga: BI dan Bareskrim Musnahkan 466 Ribu Lembar Uang Palsu, Begini Cara Membedakannya
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, menjelaskan GPIPS 2026 akan dijalankan melalui sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dengan memperkuat strategi 4K. Strategi tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Menurut Aida, pelaksanaan GPIPS 2026 dimulai dari wilayah Sumatra pada Februari lalu, kemudian berlanjut di Pulau Jawa sebagai peluncuran nasional. Program serupa nantinya juga diterapkan di Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, serta Sulawesi-Maluku-Papua dengan menyesuaikan karakteristik inflasi di masing-masing daerah.
“Implementasi GPIPS 2026 difokuskan pada penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Aida.
Bank Indonesia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai berhasil menghadirkan berbagai program unggulan guna meningkatkan produktivitas pangan serta memperkuat distribusi antarwilayah.
Baca juga: BI, Pemprov, dan Kementerian Kompak Genjot Investasi Jawa Tengah
Selain peluncuran GPIPS, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID). Forum itu membahas berbagai tantangan strategis terkait pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di daerah.
Dalam rapat tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati sejumlah langkah jangka pendek, antara lain penguatan produksi pangan strategis, dukungan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, pembiayaan usaha tani, hingga penguatan distribusi pangan dan kerja sama antar daerah.
Sementara untuk jangka menengah dan panjang, fokus diarahkan pada penguatan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Langkah itu dilakukan melalui perbaikan jaringan irigasi, pompanisasi, inovasi pertanian, korporatisasi sektor pangan, serta penguatan neraca pangan nasional.
Baca juga: Bukan Sekadar Pameran, UMKM Grande 2026 Jadi Senjata BI Jateng Dorong UMKM Mendunia
Bank Indonesia menyebut berbagai program pengendalian inflasi yang selama ini dijalankan bersama TPIP dan TPID terbukti mampu menjaga stabilitas harga nasional. Berdasarkan data April 2026, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 2,42 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Sementara itu, inflasi kelompok volatile food juga tetap terkendali di level 3,37 persen (yoy), masih berada dalam kisaran sasaran 3,0 hingga 5,0 persen sesuai kesepakatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada Januari 2026.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan produksi pangan, mitigasi risiko cuaca ekstrem, serta efisiensi logistik guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***