METROSEMARANG.COM, Jakarta – Bank Indonesia (BI) kembali mengambil langkah tegas untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan yang digelar pada Selasa, 9 Juni 2026, bank sentral memutuskan menaikkan BI Rate menjadi 5,50 persen atau naik 25 basis poin (bps).
Selain menaikkan BI Rate, Bank Indonesia juga meningkatkan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,50 persen dan Lending Facility menjadi 6,25 persen.
Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Keputusan tersebut menjadi perhatian pelaku pasar karena menunjukkan keseriusan BI dalam menjaga stabilitas rupiah sekaligus memastikan inflasi tetap terkendali pada target pemerintah sebesar 2,5±1 persen pada 2026 hingga 2027.
Bank Indonesia menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir berlangsung lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya.
Evaluasi yang dilakukan sejak RDG Bulanan pada 19-20 Mei 2026 menunjukkan sejumlah faktor yang menekan rupiah, mulai dari gejolak global yang berkepanjangan, meningkatnya kebutuhan valuta asing di dalam negeri, hingga keluarnya sebagian investasi portofolio asing dari pasar keuangan Indonesia.
Kondisi tersebut mendorong BI mengambil langkah lanjutan melalui kenaikan BI Rate guna meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah pre-emptive untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global serta menjaga inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan Pemerintah,” ujar Ramdan dalam keterangan resmi.
Tidak hanya mengandalkan kenaikan BI Rate, Bank Indonesia juga meluncurkan sejumlah kebijakan pendukung untuk memperkuat arus modal masuk ke Indonesia.
Salah satu langkah utama adalah meningkatkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada tenor 6 bulan, 9 bulan, hingga 12 bulan.
Kebijakan ini dirancang agar instrumen investasi Indonesia tetap kompetitif dibandingkan negara lain yang juga tengah berlomba menarik dana investor global.
Selain itu, BI memberikan insentif berupa penurunan biaya swap lindung nilai atau hedging swap sebesar 10 persen bagi investor asing.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya investasi sekaligus meningkatkan minat investor untuk kembali menempatkan dana mereka di pasar keuangan Indonesia.
Bagi pelaku pasar, kebijakan ini menjadi sinyal bahwa Bank Indonesia tidak hanya fokus pada stabilitas moneter, tetapi juga aktif menjaga daya saing investasi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.
BI Buka Kembali Fasilitas Repo untuk Jaga Likuiditas
Langkah penting lainnya adalah pembukaan kembali window lelang instrumen repurchase agreement (repo) dengan tenor 3, 6, 9, hingga 12 bulan.
Fasilitas repo ini ditujukan bagi perbankan untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan sistem keuangan nasional.
Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan Uang Primer (M0) tetap berada pada level dua digit atau di atas 10 persen.
Ke depan, fasilitas repo akan menjadi instrumen utama pengelolaan likuiditas dibandingkan pendekatan lain, termasuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder.
Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar, ketersediaan likuiditas, dan pertumbuhan ekonomi.
Operasi Moneter Diperkuat untuk Menahan Tekanan Rupiah
Bank Indonesia juga meningkatkan intensitas operasi moneter baik dalam rupiah maupun valuta asing.
Untuk instrumen rupiah, lelang SRBI kini akan dilakukan dua kali dalam sepekan. Langkah ini bertujuan memperkuat efektivitas pengendalian likuiditas sekaligus meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik.
Sementara pada sektor valuta asing, BI akan memperkuat intervensi melalui transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta Non Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri.
Kombinasi berbagai instrumen tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah volatilitas pasar global yang masih tinggi.
Dampak dan Fakta Penting
Kenaikan BI Rate menjadi 5,50 persen membawa sejumlah implikasi penting bagi perekonomian Indonesia.
Pertama, kebijakan ini berpotensi memperkuat nilai tukar rupiah karena investor memperoleh imbal hasil yang lebih menarik dari instrumen keuangan domestik.
Kedua, langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Bank Indonesia tetap fokus menjaga inflasi agar tidak melonjak akibat tekanan eksternal.
Ketiga, sektor perbankan kemungkinan akan melakukan penyesuaian terhadap suku bunga simpanan maupun kredit dalam beberapa waktu ke depan.
Di sisi lain, kebijakan suku bunga yang lebih tinggi biasanya dapat menahan laju konsumsi dan kredit. Namun BI menilai langkah tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi jangka menengah.
Fakta menariknya, keputusan ini juga menunjukkan semakin eratnya koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global.
Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, khususnya dalam sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter.
Sebelumnya, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia telah menyampaikan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui pengelolaan likuiditas, penguatan pasar keuangan, serta peningkatan daya tarik investasi portofolio.
Koordinasi tersebut mencakup pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia agar kebijakan fiskal dan moneter dapat saling mendukung.
Bank Indonesia optimistis fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan global, termasuk ketidakpastian geopolitik serta dinamika pasar keuangan internasional.
Kenaikan BI Rate menjadi 5,50 persen menegaskan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.
Di tengah tekanan global yang belum mereda, kombinasi kebijakan suku bunga, penguatan operasi moneter, serta koordinasi erat dengan pemerintah menjadi strategi utama untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia.
Perkembangan nilai tukar rupiah, arus modal asing, dan inflasi dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi indikator penting keberhasilan langkah tersebut.***