METROSEMARANG.COM, Depok – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendorong penguatan peran pejabat fungsional sandiman untuk menghadapi ancaman dan kejahatan siber yang semakin kompleks di tengah pesatnya transformasi digital.
Penguatan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Workshop dan Kongres ke-3 Asosiasi Fungsional Sandiman Indonesia (AFSI) yang berlangsung di Depok, Jawa Barat, 1–3 September 2026.
Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengatakan, sandiman memiliki peran penting dalam menjaga keamanan ruang siber sekaligus memastikan sistem persandian dapat diterapkan secara optimal di berbagai sektor.
Menurut dia, perkembangan teknologi digital membuat pola ancaman siber semakin beragam. Karena itu, kemampuan sandiman tidak cukup hanya mengandalkan kompetensi teknis, tetapi juga membutuhkan kemampuan berkolaborasi lintas sektor.
“Sandiman harus mampu memutus rantai kejahatan siber melalui penerapan best practice di seluruh siklus pengamanan,” kata Nugroho dalam pembukaan kegiatan tersebut.
Ia menambahkan, keamanan siber dan persandian perlu ditempatkan sebagai bagian strategis dalam menjaga ruang digital nasional agar tetap aman dan tepercaya.
Kejahatan Siber Semakin Kompleks
Transformasi digital yang berlangsung cepat telah membuat aktivitas masyarakat, pemerintahan, hingga sektor keuangan semakin bergantung pada sistem digital.
Di sisi lain, kondisi tersebut juga membuka ruang bagi munculnya berbagai modus kejahatan siber.
Serangan digital tidak lagi terbatas pada satu sistem atau satu institusi. Pelaku dapat memanfaatkan berbagai celah dan menghubungkan aksinya dengan jaringan kejahatan yang melibatkan banyak pihak.
Karena itu, pengamanan ruang siber membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga, dunia usaha, akademisi, hingga komunitas profesional.
BSSN menilai konsolidasi para sandiman menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas pengamanan informasi dan komunikasi digital di berbagai instansi.
Sandiman Dituntut Terus Tingkatkan Kompetensi
Dalam menghadapi perkembangan ancaman tersebut, sandiman dituntut tidak berhenti meningkatkan kemampuan.
Penerapan praktik terbaik dalam seluruh siklus pengamanan menjadi salah satu hal yang ditekankan BSSN.
Mulai dari upaya pencegahan, pengamanan sistem, penanganan insiden, hingga evaluasi diperlukan agar potensi serangan siber dapat ditekan.
Penguatan kompetensi juga menjadi penting karena kebutuhan keamanan digital terus berkembang mengikuti teknologi dan pola serangan yang digunakan pelaku.
Kementerian PANRB sebelumnya juga menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia aparatur di bidang siber dan sandi. Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) dapat ditempatkan di berbagai instansi pemerintah untuk memperkuat fungsi siber dan persandian.
Scam Jadi Ancaman Serius
Ancaman kejahatan digital juga mendapat perhatian dari sektor jasa keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyoroti maraknya modus penipuan digital atau scam yang menyasar masyarakat pengguna layanan keuangan.
Menurut Friderica, perkembangan transaksi digital harus diikuti dengan peningkatan perlindungan konsumen dan kemampuan penanganan terhadap kejahatan digital.
Upaya penanganan antara lain dilakukan melalui pemblokiran rekening maupun nomor kontak yang digunakan pelaku.
Selain itu, percepatan proses pengembalian dana kepada korban juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Literasi digital masyarakat juga dinilai penting agar korban maupun calon korban mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi penipuan.
Kongres AFSI Bahas Keamanan Digital Nasional
Workshop dan Kongres ke-3 AFSI mengangkat tema “Memperkuat Keamanan, Ketahanan, dan Kedaulatan Digital Nasional.”
Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dan mempertemukan unsur BSSN, OJK, anggota AFSI, mitra industri, serta para sandiman dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Hari pertama kegiatan diisi pembahasan mengenai kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi dan memitigasi kejahatan digital.
Selain diskusi, peserta juga mendapatkan materi teknis melalui workshop yang berkaitan dengan keamanan siber dan persandian.
Pada hari kedua, pembahasan diarahkan pada kebijakan persandian serta penguatan kriptografi nasional.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan CryptographyFest 2.0.
Sementara pada hari ketiga, Kongres AFSI menjadi momentum evaluasi kepengurusan sekaligus menentukan Dewan Pengurus Nasional AFSI periode berikutnya.
Perkuat Kolaborasi Hadapi Ancaman Siber
BSSN berharap Kongres ke-3 AFSI tidak hanya menjadi forum organisasi, tetapi juga menghasilkan penguatan kompetensi dan profesionalisme sandiman di Indonesia.
Kolaborasi antarsandiman dari berbagai instansi dinilai penting untuk membangun pola pengamanan yang lebih terintegrasi.
Terlebih, ancaman terhadap ruang digital terus berkembang dan dapat menyasar sektor pemerintahan, keuangan, bisnis hingga masyarakat umum.
Dengan penguatan kompetensi, penerapan standar keamanan serta kolaborasi lintas sektor, peran sandiman diharapkan semakin strategis dalam menjaga keamanan, ketahanan dan kedaulatan ruang digital Indonesia.
Bagi BSSN, penguatan profesi sandiman pada akhirnya bukan sekadar persoalan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tetapi bagian dari upaya memutus mata rantai kejahatan siber dan membangun ruang digital nasional yang lebih aman.***