Banjir Mangkang Kulon Tak Lagi Dianggap Biasa, Pemerintah Siapkan Penanganan Jangka Panjang

By Andik On May 20, 2026

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bersama BNPB dan BBWS meninjau lokasi tanggul jebol di Sungai Plumbon/dok

METROSEMARANG.COM, Semarang – Penanganan banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, kini memasuki tahap darurat sekaligus perencanaan jangka panjang. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota Semarang mulai menyiapkan langkah konkret untuk mencegah banjir serupa kembali terjadi.

Kolaborasi tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana. Fokus penanganan mencakup normalisasi sungai, pelebaran alur sungai, pembangunan hunian sementara, hingga pembebasan lahan di bantaran Sungai Plumbon.

Kepala BNPB, Suharyanto, mengatakan kondisi banjir di sejumlah wilayah Semarang mulai terkendali setelah dilakukan penanganan darurat pada titik tanggul yang jebol. Penutupan sementara tanggul dilakukan untuk menghentikan luapan air ke kawasan permukiman warga.

“BBWS sudah mengambil langkah darurat untuk menutup sumber banjir. Setelah ini akan dilakukan penanganan permanen agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujar Suharyanto saat meninjau lokasi banjir di Semarang, Selasa (19/5).

Menurutnya, pemerintah juga tengah menyiapkan program normalisasi sekaligus pelebaran Sungai Plumbon. Upaya tersebut akan dibarengi dengan pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai guna meningkatkan kapasitas aliran air.

“Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Semarang bekerja sama dengan BBWS akan membebaskan lahan agar sungai bisa dilebarkan sehingga risiko banjir ke depan bisa diminimalisir,” katanya.

Selain fokus pada infrastruktur, pemerintah memastikan kebutuhan warga terdampak tetap terpenuhi. Bantuan berupa makanan, air bersih, pakaian, hingga kebutuhan harian lainnya terus disalurkan kepada warga terdampak banjir.

“Kebutuhan masyarakat terdampak menjadi prioritas. Kalau masih kurang nanti akan kami tambah,” tegas Suharyanto.

BNPB juga menyiapkan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga yang rumahnya sudah tidak aman ditempati. Sementara warga yang memilih tinggal bersama keluarga atau kerabat akan menerima bantuan dana hunian sebesar Rp600 ribu per bulan per kepala keluarga hingga hunian tetap selesai dibangun.

“Nanti warga yang tidak memilih huntara akan mendapat bantuan Rp600 ribu per bulan sampai hunian tetap selesai,” jelasnya.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengungkapkan total terdapat 333 kepala keluarga atau sekitar 1.252 jiwa terdampak banjir di wilayah Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.

Ia mengapresiasi kerja cepat petugas gabungan dari BPBD, DPU, Damkar, hingga BBWS yang bergerak membersihkan lumpur dan material sisa banjir di kawasan terdampak.

“Proses pembersihan berjalan cepat. Lumpur di sebagian besar wilayah sudah mulai teratasi dan warga perlahan mulai kembali ke rumah,” ujar Agustina.

Meski demikian, Pemkot Semarang masih memprioritaskan pengecekan kondisi rumah warga agar benar-benar layak dihuni kembali, termasuk memastikan perabot rumah tangga yang sempat terendam masih bisa digunakan.

Pemerintah Kota Semarang juga mulai mendata kebutuhan hunian sementara maupun kemungkinan relokasi permanen bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir.

“Kami akan rapat koordinasi untuk memastikan berapa rumah yang benar-benar harus direlokasi dan bagaimana penanganannya,” katanya.

Sementara itu, Kepala BBWS Pemali-Juana, Sudarto, menyebut Sungai Plumbon saat ini sudah tidak lagi mampu menampung debit air akibat kapasitas sungai yang menyempit dan kerusakan di wilayah hulu.

Menurut Sudarto, solusi yang dilakukan tidak cukup hanya normalisasi sungai, tetapi juga pelebaran alur sungai dari sekitar 10 meter menjadi 25 meter agar kapasitas tampung air meningkat secara signifikan.

“Tidak cukup hanya normalisasi, sungai harus dilebarkan agar kapasitas aliran air meningkat,” ujarnya.

BBWS mencatat sejak 2024 telah dilakukan pembebasan 92 bidang lahan dari total sekitar 318 bidang yang dibutuhkan untuk proyek pelebaran Sungai Plumbon. Sisanya akan kembali diusulkan melalui anggaran pemerintah pusat.

Sudarto menambahkan, Sungai Plumbon tercatat sudah mengalami tujuh kali banjir besar dengan total 18 titik tanggul jebol dalam beberapa tahun terakhir.

“Ini menjadi bukti bahwa penanganan permanen harus segera dilakukan,” tegasnya.

Rencana normalisasi Sungai Plumbon sendiri akan dilakukan sepanjang sekitar 22 kilometer dengan fokus penanganan di titik-titik rawan limpasan dan tanggul yang kerap jebol.***