Literasi Finansial Tertinggal: OJK Dorong Penguatan Edukasi untuk Tekan Risiko Ekonomi Rumah Tangga
METROSEMARANG.COM, Semarang – Peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Jawa Tengah menjadi agenda strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Namun, kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap produk finansial masih menjadi tantangan struktural yang perlu segera diatasi agar inklusi keuangan benar-benar berdampak pada kesejahteraan dan ketahanan ekonomi rumah tangga.
Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menjelaskan bahwa tantangan utama berada pada aspek geografis dan pemerataan akses layanan keuangan. Ketersediaan infrastruktur keuangan belum sepenuhnya menjangkau wilayah terpencil.
“Cakupan wilayah Jateng yang luas, khususnya daerah seperti Cilacap dan Kepulauan Karimunjawa, membuat penetrasi layanan keuangan tidak merata. Kami memperkuat kolaborasi dan strategi outreach agar inklusi bisa dirasakan secara menyeluruh,” ujar Hidayat dalam puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025, Minggu (2/11).
Secara nasional, tingkat literasi keuangan Indonesia mencapai 66,46%, sementara inklusi telah menembus 80%. Meski angka tersebut menunjukkan perbaikan, gap sebesar 13,54% menandakan bahwa sebagian masyarakat memiliki produk keuangan tanpa pengetahuan memadai mengenai fitur, manfaat, dan risikonya.
Anggota Dewan Komisioner OJK, Frederica Widyasari Dewi, menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan kerentanan finansial individu, terutama di sektor rumah tangga.
“Masih banyak masyarakat memiliki produk seperti asuransi, pensiun, hingga BPJS, namun belum memahami mekanisme dan manfaat jangka panjangnya. Inklusi tidak serta-merta mencerminkan literasi,” tegas Frederica.
Arus digitalisasi keuangan yang semakin cepat juga menimbulkan risiko baru. Kemudahan akses pembiayaan konsumtif, seperti paylater dan pinjaman digital, berpotensi memicu overleverage jika tidak diimbangi edukasi konsumsi finansial yang bijak.
“Perilaku konsumtif akibat kemudahan digital lending menjadi tantangan. Edukasi harus diperkuat untuk menekan risiko masyarakat terjebak pinjol ilegal maupun gagal bayar,” tambah Frederica.
Sekda Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan digitalisasi merupakan katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi UMKM. Pemanfaatan transaksi digital seperti QRIS terbukti mendorong efisiensi bisnis, namun kapabilitas digital pelaku usaha masih harus ditingkatkan agar transformasi berjalan optimal.
“Digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan keharusan bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing. Tetapi literasi digital dan finansial harus diperkuat agar mereka memahami manfaat dan risiko penggunaan layanan keuangan digital,” ujar Sumarno.
Pemprov Jateng bersama OJK dan perbankan juga memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta proteksi melalui asuransi nelayan dan skema pembiayaan produktif lainnya. Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci mempercepat pemerataan akses keuangan formal.
Penguatan literasi keuangan tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman, tetapi juga menekan risiko ekonomi mikro, memperluas basis nasabah sektor formal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Jika gap literasi–inklusi dapat dipersempit, potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat—khususnya petani, nelayan, dan pelaku UMKM—diprediksi semakin besar.
“Target kami bukan hanya menaikkan angka inklusi, tetapi memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan kelompok rentan,” tutup Sumarno.***